Network
YOGYALINE – Pemilu sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi wacana politik yang hangat dalam dua hari terakhir. Apalagi wacana ini semakin kencang setelah ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu, 28 Mei 2023 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai.
Berbagai tanggapan pun mengemuka dengan beragam dalil mengenai keberatan pemberlakuan kembali pada sistem pemilu proporsional tertutup, yakni pemilih akan mencoblos gambar partai—tidak langsung pada gambar caleg seperti sebelumnya.
Menanggapi isu tersebut, politisi muda Jogja Raden Stevanus C. Handoko S.Kom., MM dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY angkat bicara soal isu perubahan sistem pemilu 2024 yang akan memakai sistem proporsional tertutup itu.
Baca Juga: Kontroversi PN Jakpus Menunda Pemilu 2024: Politisi di Yogyakarta Dukung KPU Naik Banding
“Untuk kesekian kali saya menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Perubahan ini akan sangat mengganggu proses pesta demokrasi Indonesia yang akan diselenggarakan sebentar lagi,” ujar Stevanus Handoko, Senin, 29 Mei 2023.
Anggota DPRD DIY dari PSI ini mempertanyakan ada apa sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai dan DCS (daftar caleg sementara) baru saja diserahkan kepada KPU?
Menurutnya pergantian sistem pemilu di tengah proses persiapan pemilu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, berpotensi ketidak-stabilan dalam politik di daerah bahkan nasional.
“Penyusunan DCS di masing-masing Partai, saya berkeyakinan masih dalam nuansa dan semangat pemilu akan dilakukan secara terbuka".
"Tidak terbayang goncangan yang akan terjadi di internal partai, dan effect domino yang terjadi gugatan, konflik yang akan menyeret KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024,” kata Stevanus.
Baca Juga: Pertemuan PDIP - PPP Hari Ini 29 Mei 2023 Puan Maharani Hadir, Bicarakan Konsolidasi ke Bawah
Menurutnya pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama ini sudah berjalan dengan baik dan mencerminkan kedaulatan rakyat karena masyarakat dapat bebas memilih calon anggota legislatif secara terbuka.
Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, lanjut Stevanus, asas pemilu luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) nampak tercipta.
"Prinsip demokrasi yang kita harapkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat benar terwujud,” ujarnya.
Menurut Stevanus, gagasan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi sebuah kemunduran dalam politik di Indonesia.
Jika sekadar mencoblos logo dan nomor urut partai, rakyat seperti memilih kucing dalam karung. Kedaulatan rakyat seperti terbelenggu suara kuasa dari partai politik.
Potensi anak muda akan sangat terhambat belenggu kuasa partai sebagai peserta pemilu.
Ia berharap transparansi, keterbukaan, menjadi salah satu daya tarik anak muda untuk turut terlibat dalam politik.
"Sistem meritokrasi dalam pemilu menjadi harapan anak muda untuk terlibat aktif," jelasnya.
Sistem proporsional terbuka dinilai menjadi sistem yang paling tepat untuk saat ini dengan kondisi bonus demografi yang sangat besar.
Baca Juga: Megawati Kenakan Kopiah kepada Ganjar Panowo, Capres PDIP Pemilu 2024, Inilah Maknanya
“Kita tidak ingin kembali ke jaman di mana anggota DPRD, DPR hanya berasal dari kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan partai politik".
"Tidak membuka anak muda profesional untuk terlibat memilih dan dipilih secara terbuka. Sistem Ini akan menghilangkan meritokrasi dalam politik di Indonesia,” sebut Stevanus. ***/bambang sugiharto
