Network
Tujuan lainnya adalah menyatukan gerak langkah Satgas ASN dalam menyatukan pengawasan netralitas jelang Pemilu, monitoring dan netralitas seluruh instansi pemerintah dan konsolidasi manajemen ASN.
Plt. BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ASN boleh memiliki preferensi politik yang berbeda.
Baca Juga: Sri Sultan HB X Sampaikan Pesan Pemilu 2024 Berbudaya, Jangan Ada Intimidasi - Provokasi
ASN juga memiliki hak pilih sebagai wujud demokrasi. Namun, tidak boleh terjebak dalam berbagai bentuk polarisasi dan fragmentasi sosial. Hal ini dikarenakan negara tentu harus berpegang teguh terhadap asas netralitas dan pemersatu bangsa.
“ASN diamanatkan oleh negara untuk tidak berpihak dari segala pengaruh Pemilu. Jangan sampai terjebak pada berbagai bentuk politik praktis. Tidak netralnya ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat".
"ASN yang tidak netral pasti tidak profesional dan justru mengaburkan target-target kerja pemerintah di tingkat lokal maupun nasional,” ujar Haryomo.
Birokrasi pemerintah menurut Haryomo merupakan elemen dan instrumen negara dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat atau masyarakat.
Keberadaan negara sendiri salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Oleh karenanya, ASN sebagai pelayan masyarakat dan aparat birokrasi pemerintah harus bersikap netral.
Netralitas ini memandang ASN bukan sebagai instrumen kekuasaan. ASN wajib menjalankan tiga peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik yang wajib melaksanakan tugas jabatan secara profesional.
