Network
Sementara Eko berharap keputusan ini menjadi rujukan yang tepat bagi pemda dalam mengalokasikan anggaran kepada kalurahan dan kelurahan dengan adil dan merata.
Ia berharap Biro Tata Pemerintahan dapat membuat rincian yang proporsional terkait jumlah penduduk dan luasan di masing – masing kalurahan dan kelurahan.
“Apa yang jadi mau kita (DPRD DIY), memang kadang tidak selalu dikabulkan, begitu juga dengan pemda tidak seluruhnya terkabul. Tapi keputusan ini adalah saling menyempurnakan sehingga diharapkan hasilnya akan lebih baik,” ungkap Eko.
Baca Juga: Begini Tanggapan Kaesang Soal Ulah Ade Armando, Kalangan DPRD DIY Minta Diproses Hukum
Sementara terkait sumber pendanaan ini, pada Ayat 3 tertuang bersumber dari APBD DIY dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sumber dana lain yang sah ini di antaranya adalah dari CSR perusahaan, hibah, dan dana kompensasi.
Eko menjelaskan pembahasan ini telah disepakati bersama dengan pemda. Sehingga selanjutnya pansus akan melakukan finalisasi pembahasan guna menyempurnakan draf Raperda tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.***
