Network
YOGYALINE - Tingginya pekerja informal di DIY membuat Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal (Jampi) mendesak DPRD DIY segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur ketenagakerjaan.
Hampir 60 persen pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pekerja informal. Baik di bidang usaha kecil menengah, industri pabrikan sampai pelaku pariwisata.
“Sayangnya selama ini mereka dianggap bukan pekerja,” kata Koordinator Jampi, Hikmah Diniah, Rabu 24 Mei 2023.
Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Berikan Rambu-rambu Hanya 10 Kriteria Boleh PHK Pekerja
Dengan adanya Perda, diharapkan pekerja informal, termasuk didalamnya pekerja rumahan, buruh gendong dan Pembantu Rumah Tangga (PRT) bisa terlindungi.
Sebetulnya perlindungan soal pekerja informal sudah diatur dalam UU Cipta Kerja.
Hikmah menyatakan, sebenarnya dalam UU Cipta Kerja tersebut sudah dibahas mengenai pengaturan, pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja informal.
Jampi yang sudah mendampingi pekerja informal sejak 2011, mencatat ada beberapa hal khusus yang seharusnya bisa diupayakan pemerintah untuk memberikan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Pertama tidak adanya kesepakatan kerja tertulis mengenai upah maupun jam kerja bagi pekerja informal. Harus ada perhitungan upah yang pasti kepada pekerja informal yang bisa dikategorikan layak. Layak seperti apa, monggo didiskusikan,” lanjutnya.
Kedua, para pekerja informal selama ini tidak terjangkau oleh layangan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
Dengan adanya perda, Hikmah berharap perlindungan pada pekerja informal bisa masuk ke dalam program pemerintah.
“Ketiga, kepada masyarakat luas agar terlibat aktif dalam mendukung hak dan perjuangan para pekerja informal,” ungkapnya.
Hikmah mengutarakan setiap tahun mereka selalu beraudiensi dengan banyak pemangku kepentingan terkait tenaga kerjaan. Termasuk ke DPRD DIY, seperti yang dilakukan hari ini.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, menyatakan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pekerja informal yang rata-rata perempuan ini sangat masuk akal dan banyak hal yang bisa ditindaklanjuti.
“Kemarin pembahasan rancangan Perda ketenagakerjaan terkendal dengan polemic UU Cipta Kerja,” jelasnya.
Huda menyatakan dirinya akan meminta Pemda DIY, melalui danah hibah yang berkelanjutan untuk membantu mewujudkan para pekerja informal untuk bisa bergabung dalam program pelayanan kesehatan dan jaminan tenaga kerja milik pemerintah.
“Satu lagi yang terpenting, saya akan meminta PJ Walikota Yogyakarta untuk membebaskan para buruh gendong khususnya di Pasar Beringharjo dari retribusi toilet,” ucap Huda yang dalam Pemilu tahun depan akan maju ke DPR RI itu. ***/adi prabowo
