Network
YOGYALINE – Praktik kehidupan berdemokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalangan kampus keluar dan kian gencar mengungkap seruan moral kepada semua pihak untuk menyelamatkan demokrasi.
Setelah sejumlah universitas mengecam perilaku elit politik yang kian terang-terangan tidak peduli demokrasi jelang pemilu 2024, serua moral terus bermunculan hingga hari ini.
Civitas academica Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengajak semua pihak mengawal proses pesta demokrasi dengan aksi bertajuk 'Mengawal Demokrasi, Menjaga NKRI' di kampus setempat, Senin 4 Februari 2024.
Baca Juga: Ketua KPU RI Divonis Langgar Etik dan Dapat Peringatan Keras Terakhir karena Terima Pendaftaran Gibran
Koordinator aksi Dr Martadi, M.Sn mengatakan sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab civitas academica yang menjadi moral force untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik tidak berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami turut memberikan kontribusi, memberikan spirit moral dan mengingatkan semua bahwa pemilu bukan segalanya. Goal akhir dari pemilu ialah menciptakan NKRI yang sejahtera, adil dan makmur untuk semua masyarakat," ucap Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Unesa itu.
Martadi menambahkan seruan ini tidak ditujukan kepada pihak, kelompok atau individu tertentu, tetapi sebagai pesan kepada seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk mengawal pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari bisa berjalan aman, damai, jujur dan adil.
"Semua pihak juga harus tetap pada koridor etik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, sehingga bangsa ini tetap bisa utuh dan pemilu mampu melahirkan pemimpin yang membawa bangsa ini ke cita-cita yang diharapkan bersama," kata dia.
Pria kelahiran Ngawi itu sekali lagi menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengajak seluruh pihak mensukseskan pesta demokrasi dan menjaga persatuan. Justru bisa menjadi persoalan ketika kampus diam saat melihat dinamika yang memicu perpecahan.
"Tugas kami adalah mengingatkan. Itu dijamin dalam undang-undang sebagai kebebasan akademik. Kami hari ini memanfaatkan kebebasan yang dijamin undang-undang itu untuk memberikan pesan moral kepada seluruh pihak, agar tetap dingin dan terjaga kebersamaan dan persaudaraan," tuturnya.
Unesa, lanjut Martadi, tidak ingin, hanya karena pemilu, perbedaan pandangan dan pilihan politik lantas menimbulkan gejolak. Harganya terlalu besar yang harus dibayar ketika pemilu memecah belah bangsa.
Baca Juga: Profesor hingga Mahasiswa UGM Keluarkan Petisi Bulaksumur: Tuntut Jokowi Kembali ke Rel Demokrasi
Adapun pernyataan sikap guru besar, civitas academica, dan alumni kampus 'Rumah Para Juara' sebagai berikut:
Mencermati dinamika politik nasional pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan untuk mengawal tegak-nya demokrasi, serta menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2045, kami guru besar, civitas academica, dan alumni Unesa menyatakan sikap:
1. Mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan untuk suksesnya Pemilihan Umum 2024;
3. Mendorong kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam Pemilihan Umum 2024;
4. Mendorong semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus yang konstitusional, tanpa ada tendensi kepentingan politik, namun semata-mata untuk menjaga peradaban dan nilai-nilai demokrasi;
5. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat sehingga terhindar dari informasi yang bersifat hoaks dan ujaran kebencian agar terwujud pemilihan umum 2024 yang jujur, adil, aman dan damai;
6. Mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak 'golput', memilih sesuai hati nurani dan menghargai perbedaan pilihan.
Seruan Moral dari Unej
Sementara itu, Civitas academica Universitas Jember (Unej) mulai dari guru besar, dosen, dan mahasiswa juga menggelar deklarasi seruan moral untuk selamatkan demokrasi dalam Pemilu 2024.
Deklarasi seruan moral dengan lima tuntutan itu dibacakan oleh guru besar Fakultas Hukum Unej Prof Dominikus Rato yang diikuti oleh dosen dan puluhan mahasiswa di bundaran patung Triumviraat kampus setempat, Senin 4 Februari 2024.
Baca Juga: Kondisi Dosen UII Yogyakarta Ahmad Munasir di Amerika Dirahasiakan, Rektor UII Tak Bisa Komunikasi
"Pertama, kami menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila," tuturnya Prof Dominikus.
Kedua, lanjut dia, menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan terbaik.
Menurutnya poin ketiga yakni menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum.
"Keempat, kami menuntut tegak-nya hukum dan etika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu," ujarnya.
"Terakhir, kami mengajak civitas academica perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujarnya.
Menurutnya Pemilu 2024 merupakan perwujudan demokrasi dan seharusnya menjadi peristiwa yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi demi mendapatkan pemimpin dan perwakilan rakyat terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, kemerataan, keadilan, dan kesejahteraan.
"Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari bangsa yang selalu memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, menegakkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.
