Network
YOGYALINE – Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengeluarkan Petisi Bulaksumur pada Rabu 31 Januari 2024, yang secara esensi mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap melencengnya arah demokrasi yang dipertontonkan para elit negeri jelang kontestasi Pemilu 2024.
Mereka dinilai tidak lagi peduli dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mestinyam mereka juga tetap teguh perperilaku dan menjalankan tindak tanduk dalam standar moral yang tinggi.
Isi Petisi Bulaksumur itu lebih khusus juga menyatakan keprihatinannya karena berbagai penyimpangan terjadi saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan keluarga besar UGM.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Tanggapi Langkah Mahfud MD: Betapa Fasilitas Negara Disalahgunakan Terang-terangan
Oleh karena itu segenap civitas akademika UGM menuntut agar Presiden Jokowi dan elit-elit yang ada di balik layar segera kembali pada rel demokrasi dan bertingkah laku dengan tetap mengedepankan moral, etika, dan budaya.
Dalam pembacaan Petisi Bulaksumur itu para tokoh UGM sempat menyanyikan himne UGM yang dipimpin oleh Profesor Koentjoro. Suasana Balairung UGM pun menggema sore itu.
Para guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni berkumpul di gedung pusat UGM pada Rabu 31 Januari 2024 sore untuk menyuarakan keprihatinan atas situasi politik terkini. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo karena dinilai telah keluar dari rel demokrasi.
Berikut Lirik 'Himne Gadjah Mada yang digemakan para civitas akademika: Bagi kami almamater ku berjanji setia. Kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.
Profesor Koentjoro, guru besar Fakultas Psikologi, kemudian membacakan 'Petisi Bulaksumur' di atas mimbar ditemani para guru besar UGM. Isinya meminta Presiden Jokowi untuk selalu mengingat janji sebagai alumni.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata Koentjoro saat membacakan petisi.
Ia menyebut penyimpangan itu, antara lain, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses pemilu, dan pernyataan kontradiktif Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.
"Antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ujar Koentjoro.
Baca Juga: Jaga Moral - Etika serta Independensi di Pilpres 2024, Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi
Koentjoro juga mengingatkan Jokowi sebagai alumnus semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi.
"Dan dapat mencapai tujuan perbentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ucap Koentjoro.
Hasil dialog profesor hingga mahasiswa
Diperoleh keterangan, Petisi Bulaksumur diinisiasi oleh Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi. Petisi ini merupakan hasil dialog profesor, dosen, dan mahasiswa UGM.
Dari isi petisi itu ditegaskan, apa yang disampaikan murni dilandaskan pada keluarga yang saling mengingatkan satu sama lain.
"Kami bicara dalam tataran keluarga, yang kita omongin juga keluarga sendiri. Kami mengingatkan dengan bahasa cinta, seperti ngomong dengan keluarga bahwa kamu perlu membaca suara rakyat ini”.
