YOGYALINE - Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto menjadi konsumsi politik, seakan menghangatkan tensi politik jelang Pemilu 2024.
Setelah pertemuan dengan Prabowo pada pekan lalu, Gibran Rakabuming Raka pun dipanggil DPP PDIP dan menghadap pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Gibran akhirnya hadir di Kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin, 22 Mei 2023 ini. Kedatangannya itu untuk memberi klarifikasi terkait pertemuannya dengan Prabowo,
Gibran tiba di Kantor DPP PDIP di Jakarta Selatan sekira pukul 10.28 WIB. Kedatangannya hanya ditemani seorang ajudan, dengan menaiki mobil Kijang Inova hitam berpelat nomor B 1072 ZF.
Selama pertemuannya dengan Megawati, Gibran mengaku tak ada hal yang serius, kecuali hanya diberi nasihat saja.
“Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Sekali lagi, saya sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arah ibu ketua umum,” kata Gibran.
Adapun salah satu nasihat yang disampaikan Megawati kepada Gibran adalah soal manuver politik di tahun-tahun menjelang Pemilu 2024 ini.
Apalagi tak sedikit ada manuver politik yang justru menyesatkan.
“Prinsipnya pertemuan antara kader partai untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal yang sering kali apa yang diberitakan dan kenyataan itu berbeda, begitu banyak kepentingan yang bermain, begitu banyak bingkai yang coba dimainkan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengaku PDIP tak memberikan hukuman pada Gibran lantaran partainya merupakan partai musyawarah.
Dalam hal ini, mereka akan mengedepankan musyawarah dalam mengatasi permasalahan.
Diketahui Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada Senin 22 Mei 2023, dipanggil oleh DPP PDIP setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra pada Jumat, 19 Mei 2023 lalu.
Banyak pihak menafsirkan bahwa pertemuan itu terkait dukungan untuk Pemilu 2024 mendatang sehingga menjadi trending topik saat ini.
Kaitan pertemuan Gibran Rakabuming dengna Prabowo Subianto itu, Gibran diminta datang ke Jakarta untuk menghadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB ini.
Namun, terkait spekulasi politik itu, Gibran membantah dugaan banyak orang terkait keberpihakannya terhadap Prabowo Subianto di Pemilu 2024.
Gibran mengatakan, dirinya hanya melakukan makan malam biasa dalam kapasitas sebagai Wali Kota Surakarta dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Baca Juga: Megawati Kenakan Kopiah kepada Ganjar Panowo, Capres PDIP Pemilu 2024, Inilah Maknanya
Kemarin itu hanya makan malam saja. Enggak ikut ketika beliau orasi, 'kan saya minggir, enggak ikut-ikut," ujar Gibran dalam pernyataan klarifikasi, dikutip dari Antara pada Senin, 22 Mei 2023.
Terkait dugaan dukungan Pemilu 2024, Gibran membeberkan bahwa Solo Raya cenderung memiliki kumpulan sukarelawan untuk dua nama, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
"Yang namanya relawan tidak bisa dipaksa, harus ke sini, ke situ, enggak bisa. Relawan orang yang kritis, objektif," ujarnya menerangkan penjelasan.
"Kalau saya disuruh mengumpulkan yang dukung Pak Ganjar, pasti lebih banyak lagi," ujarnya lagi.
Kini saat teguran itu datang, Gibran mengaku akan menghadapi tanpa menghindar sedikitpun.
"Saya tidak pernah menghindar, ya. Saya di sana cuma anak kecil, kader baru. Ditegur, ya, monggo," ujarnya menegaskan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah merilis tanggapan atas pertemuan Gibran dan Prabowo. Dia mengaku sama sekali tak mempermasalahkan pertemuan Gibran - Prabowo itu.
Baca Juga: Gibran Dukung Presiden Jokowi Cabut PPKM, Ini Alasannya
Hanya saja, Hasto menekankan bahwa PDIP sudah memiliki fokus utama untuk mencari bakal calon wakil presiden (cawapres) yang siap mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
"Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kami mencermati persepsi rakyat siapa cawapres paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto Kristiyanto.
Dalam momen itu, Hasto juga memastikan pertemuan Gibran dan Prabowo hanya bagian dari gaya politik untuk mengutamakan aspirasi rakyat.
"Berpolitik itu bergerak ke bawah karena rakyatlah yang memegang kedaulatan politik tertinggi," ujarnya lagi.