Network
YOGYALINE - Kabar gembira untuk para ASN di daerah. Berbagai aspirasi ASN terkait adanya kendala administrasi dan birokrasi di Pemerintah Daerah bakal dirampingkan oleh tiga kementerian di pusat, yakni Kementerian dalam negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Badan Kepegawaian Nasional.
Kementerian PANRB, Kemendagri, dan BKN memiliki komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penuntasan beragam tantangan di daerah, mulai dari reformasi birokrasi, budaya kerja ASN, hingga layanan kepegawaian.
Salah satu isu strategis yang dibahas yakni mengenai ketimpangan dalam penghitungan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) bagi ASN di daerah.
Baca Juga: Guru di Jogja Gelar Aksi Saat Hardiknas 2023, Inilah Aturan TPP untuk ASN - Muncul #Save Guru DIY
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, saat ini telah dilakukan inventarisasi isu strategis antara Kemendagri dan Kementerian PANRB. Hal itu antara lain terkait dorongan implementasi reformasi birokrasi di daerah.
“Diantaranya agar indikator indeks Reformasi Birokrasi bisa diperkuat penilaiannya dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemda,” tutur Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi dengan Kemendagri, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat 16 Juni 2023.
Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan Pemda dalam mengakselerasi reformasi birokrasi di daerah.
“Karenanya hari ini kita bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas isu-isu strategis di pemda dan melakukan sinkronisasi kebijakan agar dampaknya jauh lebih cepat dan luas”.
“Pak Mendagri luar biasa komitmen dan kerjanya dalam mengakselerasi arahan-arahan Presiden terkait hal ini,” imbuh Anas.
