Network
Itu mencakup jalan kabupaten, kota, dan provinsi.
Hal itu dilakukan lantaran pemerintah daerah setempat dinilai kurang bertindak cepat untuk melakukan penanganan.
“Masyarakat harus tahu, ada tanggungjawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota,” ujarnya yang setengahnya juga menyidir kepada pejabat setempat.
“Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” ucapnya lagi.
Diketahuim untuk perbaikan jalan rusak di 15 ruas jalan di berbagai daerah yang diabaikan pemerintah setempat, pemerintah pusat akan menganggarkan dana sebesar Rp 800 miliar.
Menurut keterangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, proses perbaikan jalan rusak di Lampung akan dimulai pada Juli 2023.
"Jadi jalan rusak ini sejak awal tahun menjadi perhatian kita bersama, dan Presiden telah mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan jalan yang rusak, bukan jalan nasional tapi khusus jalan daerah di seluruh Indonesia," tuturnya.
