Network
YOGYALINE - Besaran nilai UMP Jateng tahun 2023 naik sekitar Rp 145 ribu, atau 8,01 persen dari UMP tahun 2022.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2023 mengalami kenaikan 8,01 persen atau Rp145.234,26 dibandingkan UMP tahun 2022 berdasarkan keputusan terbaru yang disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
“UMP 2023 naik menjadi Rp1.958.169,69 dari sebelumnya Rp1.812.935,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin 28 November 2022.
Baca Juga: Tiga Penghuni Rumah Ditemukan Meninggal di Tiga Kamar Mandi Berbeda, Polres Magelang Lidik Kasus
Ganjar Pranowo juga menyebut masih ada UMK di Jateng yang di bawah UMP. Ia meminta agar dilakukan penyesuaian.
Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa penetapan UMP Tahun 2023 mendasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
“Permenaker 18 Tahun 2022 menyatakan bahwa penetapan UMP ini memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa (tingkat kepercayaan),” ujarnya.
Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.
Menurut dia, penentuan nilai αlfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
Baca Juga: Brasil Tanpa Neymar dan Danilo Hadapi Swiss di Grup G Piala Dunia 2022 Malam Ini
“Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.
Pada kesempatan itu, Ganjar menyebut inflasi Jawa Tengah pada angka 6,4 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, serta nilai αlfa pada angka 0,3. Keputusan UMP 2023 di Jateng ini berlaku mulai 1 Januari 2023.
“Mendasari UMP Jawa Tengah Tahun 2023, kabupaten yang wajib menaikkan sesuai nilai UMP adalah Kabupaten Banjarnegara karena nilai UMK 2023 di bawah UMP 2023,” ujarnya.
Selanjutnya, UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja/buruh dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP.
“Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah,” katanya.
Ganjar mengatakan keputusan ini telah melalui serangkaian tahapan, utamanya mendengarkan aspirasi dari seluruh komponen yang terkait dan setidaknya tiga kali menggelar audiensi dengan kelompok buruh dan pengusaha.
Baca Juga: Helikopter Milik Polri Lost Contact Setelah Diterpa Cuaca Buruk: Satu Heli Berhasil Mendarat
Salah satunya, Ganjar beraudiensi dengan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Jawa Tengah meliputi unsur pengusaha, pekerja, akademisi dan pakar.***
