Network
YOGYALINE - Tujuh partai politik (parpol) dinyatakan tak lulus pada fase proses pendaftaran calon peserta pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Putusan tersebut telah disahkan dalam sidang administrasi Bawaslu. Ketujuh partai tersebut ditolak lantaran laporan parpol tak layak masuk sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Sebelumnya, seluruh parpol yang tereliminasi itu sempat melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU pada Selasa, 13 September 2022.
Baca Juga: KPK Temukan Bukti Transfer Terkait Suap yang Diterima Rektor Unila, Ini Besarannya
Sidang menyimpulkan, Bawaslu saklek menyatakan bahwa KPU terbukti tak menyalahi aturan administrasi, yang berarti laporan tujuh parpol tersebut dipastikan keliru.
"Mengadili, menyatakan terlapor (KPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," ujar Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam siaran persnya, Rabu, 14 September 2022.
Keputusan dibuat setelah pertimbangan panjang Majelis Sidang atas laporan yang salah satunya terdaftar dengan nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Partai Bhinneka Indonesia.
Adapun tujuh parpol yang tak bisa lagi melanjutkan perjuangan ke tahapan pemilu berikutnya antara lain.
1. Partai Bhineka Indonesia (PBI)
2. Partai Kedaulatan Rakyat
3. Partai Pandu Bangsa
4. Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)
5. Partai Masyumi
6. Partai Kedaulatan
7. Partai Reformasi
Di sisi lain, Peneliti Senior Survei Voxpopuli Research Center Prijo Wasono, mengatakan bahwa PDIP masih memimpin tingkat elektabilitas usai naik tipis ke 18,8 persen.
Baca Juga: ZODIAK PALING BERUNTUNG BESOK, Kamis 15 September 2022, Cinta, Keuangan, Karier
Sedangkan Gerindra (13,3 persen), Golkar (8,4 persen), dan PKB (7,7 persen) cenderung stabil di bawahnya.
Kabar baik juga hadir dari elektabilitas NasDem, yang kembali meningkat dari 2,5 persen menjadi 3,7 persen.
Setelah adanya pro kontra terhadap Anies Baswedan si calon usungan, nilai NasDem meningkat usai adanya pertemuan dengan PDIP dalam safari politiknya.
PDIP hingga saat ini merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang dapat mengajukan capres-cawapres tanpa koalisi.
PDIP kata Prijo juga berpotensi mengacaukan koalisi-koalisi yang telah terbentuk dengan melakukan pendekatan (PDKT) ke banyak partai.
Salah satu safari politik oleh PDIP yang ramai dibicarakan adalah pertemuan Puan Maharani bersama Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.***
