Network
YOGYALINE – Sorotan terhadap netralitas aparat, terutama Polri dalam Pemilu 2024 sempat mengemuka dan disinggung sejumlah tokoh maupun aktivis akhir-akhir ini. Bagaimana menjawab tudingan tersebut?
Divisi Propam Polri memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota Polri daslam Pemilu 2024 dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu menindaklanjuti perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo.
"Ada arahan Pak Kapolri tentang netralitas Pemilu 2024. Tentunya ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono, Minggu 17 Desember 2023.
Baca Juga: Deklarasi Pemilu Damai 2024 Penyelenggara Telekomunikasi Tekankan Etika Bermedsos di Ruang Digital
Dibeberkan Kadiv Propam, tindakan mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada anggota telah ada mekanismenya.
Terkait dengan menjaga netralitas Polri, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyatakan bahwa masyarakat juga harus memahami terlebih dahulu aturan di Korps Bhayangkara mengenai sikap selama Pemilu 2024. Ditegaskannya, anggota Polri tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan.
Dalam konteks ini, ia menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
Meskipun ada anggotanya yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.
"Tetapi terlibat bukan arti memberikan suport kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar," ucapnya.
