Network
YOGYALINE – Berbagai elemen masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Masyarkakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN) memberi deadline hingga Rabu 6 Desember 2023 agar DPP PSI memberikan tindakan tegas terhadap kadernya politisi PSI, Ade Armando.
Hal itu sebagai ultimatum dari elemen masyarakat Yogyakarta yang merasa tersinggung atas pernyataan ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta.
Masyarakat Yogyakarta (PAMAN USMAN) juga menuntut agar Ade Armando diproses secara hukum karena dinilai telah menyebarkan konten-konten sesat sehingga dinilai sebagai hoax.
Baca Juga: Rakyat Yogya Gelar Aksi Tuntut Tangkap Ade Armando pada Siang Ini, Massa Akan Menuju Kantor PSI
Koordinator aksi, Widihasto Wasana Putra yang juga Ketum Sekber Keistimewaan DIY menegaskan, pihaknya memberikan waktu selama 2x24 jam agar DPP PSI memberikan langkah konkret dan tegas terhadap Ade Armando yang telah menistakan sejarah Yogyakarta.
“Ade Armando tidak memahami sejarah bahwa DIY memiliki peran besar dalam eksistensi tebentuknya NKRI. Pernyataan Ade Armando tidak hanya melukai perasaan warga Yogya, tapi juga banyak tokoh dari luar daerah yang menyayangkan sikap tersebut yang jelas mencederai rasa nasionalisme,” kata Widihasto.
“Jadi secara sederhana jelas DI Yogyakarta sudah ada sebelum ada NKRI, dan ketika itu Sri Sultan HB IX dan Pakualam VIII menyatakan bergabung sebagai bagian dari NKRI. Atas hal itu oleh Presiden Soekarno kemudian diberikan piagam pengakuan terhadap Yogyakarta sebagai daerah istimewa, yang kemudian disempurnakan dalam UU Keistimewaan DIY yakni UU No 13 tahun 2012,” ungkapnya.
Atas ulah Ade Armando, berbagai elemen masyarakat Yogyakarta menyatakan menuntut agar Ade Armando ditindak tegas. Sikapnya yang tak paham sejarah dinilai sebagai blunder yang berdampak kepada PSI, layaknya menggali lubang kubur sendiri.
Ditegaskan, jika tidak ada tindakan tegas dari DPP PSI terhadap Ade Armando, warga menuntut agar PSI hengkang dari Yogyakarta. Sebab mereka secara riil berkantor di wilayah yang oleh kadernya dinistakan.
Mereka mengancam akan melakukan pencopotan terhadap segala atribut yang berkaitan dengan PSI di seluruh wilayah Yogyakarta jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Diketahui masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban PAMAN USMAN menggeruduk kantor DPW PSI Yogyakarta pada Senin 4 Desember 2023. Mereka menggelar aksi protes menyusul pernyataan Ade Armando yang menuding politik kekuasaan dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta.
Dalam aksinya warga sempat melakukan orasi seraya menggelar spanduk dan poster-poster tentang kecaman terhadap Ade Armando.
Aksi ini sempat ditemui oleh sejumlah pengurus dan caleg dari PSI untuk wilayah DIY. Namun demikian Ketua DPW PSI Yogyakarta tidak ada di kantornya, yang disebutkan pengurusnya sedang di Jakarta.
Baca Juga: 80 Tahun Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X Terima Kado Spesial dari Umat Katholik di DIY
Mereka berjanji untuk segera koordinasi dengan pengurus DPP PSI untuk menanggapi poin-poin tuntutan warga Yogyakarta.
Ade Menuding DIY Praktikkan Politik Dinasti
Pernyataan Ade Armando yang menistakan sejarah Yogyakarta itu berawal ketika ia mengkritik aksi mahasiswa dari BEM UI dan BEM UGM di Yogyakarta pada 29 Oktober lalu. BEM UI dan BEM UGM dan diikuti juga dari beberapa BEM perguruan tinggi lainnya, menyatakan menolak praktik politik dinasti sebagaimana trending topik politik di Indonesia akhir-akhir ini.
Para mahasiswa dari BEM UI dan BEM UGM menyatakan muak dengan politik dinasti yang dipertontonkan jelang Pemilu 2024 ini.
Selang beberapa waktu, dalam pernyataannya, Ade Armando menyatakan aksi para mahasiswa dari BEM UI dan BEM UGM itu cukup ironis.
“Ini ironis karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” kata Ade Armando dalam videonya itu.
“Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ade Armando.
Politisi PSI itu lantas mengutarakan lebih panjang lebar, dimana ia menyebut Gubernur DIY tidak dipilih melalui Pemilu.
“Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang telah menjadi gubernur karena garis keturunan,” katanya lagi.
Ia juga mengait-ngaitkan bahwa pengesahan UU Keistimewaan itu ada kontribusi besar Ganjar Pranowo saat menjadi wakil ketua panja di DPR dalam pengesahan UU Keistimewaan pada tahun 2012 lalu.
“Ini ditetapkan melalui Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam lahirnya UU itu adalah Wakil Ketua Panita Kerja (Panja) di DPR, Ganjar Pranowo,” beber Ade Armando.
Baca Juga: Tak Hanya Lurah dan Pamong Kalurahan, PNS di DIY Tegaskan Netralitas - Pemilu 2024 Damai Berbudaya
Pernyataan dalam video itu lantas viral dalam beberapa hari terakhir dan mendapatkan tanggapan beragam dari netizen. Dari banyaknya tanggapan itu, umumnya mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Ade Armando yang dinilai tidak memahami sejarah.
Menyikapi reaksi keras masyarakat Yogyakarta itu, kemudian Ade Armando mengunggah pernyataan permintaan maaf atas pendapatnya itu. Ia mengklaim itu sebagai pernyataan pribadi.
Namun demkian masyarakat Yogyakarta menyatakan tindakan Ade Armando sudah berlebihan dan telah mengindikasikan ada unsur-unsur pelanggaran hukum, termasuk penyebaran hoax dan penistaan sejarah yogyakarta. Mereka tetap menuntut agar ada tindakan konkret dari partainya, sekaligus tindakan hukum.***
