Network
“Persoalannya bukan politik dinasti, tapi bagaimana politik dinasti dimungkinkan untuk berlangsung. Di negara maju, fenomena politik dinasti bisa berjalan tanpa ada rekayasa. Di Indonesia ini agak kurang sehat,” ungkap Abdul Gaffar Karim.
Isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya, diakui Abdul Gaffar Karim membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat.
Baca Juga: Begini Maksud Operasi Nusantara Cooling System Polri Jelang Pemilu 2024, Simak Sasarannya
Bagaimana kekuatan potensi masalah itu dikatikan dengan konflik pemilu? Abdul Gaffar Karim melihat bahwa potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat masih relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan.
Minimnya konflik memang menjadi sesuatu yang perlu disyukuri. Namun alasan di balik itu semua menurut Gaffar cukup membuat keprihatinan, yaitu karena masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik.
“Negara sangat terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil di ranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi,” ucapnya.
Hal ini dimungkinkan tidak sama dengan yang terjadi di tengah masyarakat, dimana polarisasi relatif lebih sulit dan perlu waktu.
Berkaca pada fenomena yang terjadi di berbagai negara di dunia, ia pun mengingatkan akan bahaya erosi demokrasi, jika gerakan masyarakat tidak terlihat. Hal itu menunjukkan tidak ada oposisi yang cukup kuat sehingga fenomena politik dinasti yang dimungkinkan tidak sehat seakan menjadi sesuatu yang biasa.
Hal ini, menurutnya perlu menjadi perhatian dan diskusi penting di balik hingar-bingarnya masa jelang Pemilu 2024.
Peran Media Digital
Diketahui pada 14 Februari 2024 mendatang, lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri beserta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan melaksanakan pemilu, baik pileg maupun pilpres.
