Network
YOGYALINE - Setelah Prabowo Subiyanto mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dari Partai Gerindra, bersama Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), giliran koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyatakan akan juga segera mengumumkan capresnya.
Salah satu anggota koalisi, Partai Amanat Nasional (PAN) lewat ketuanya, Zulkilfi Hasan (Zulhas) mengisyaratkan, koalisi ini akan segera melanjutkan pertemun membahas pencapresan itu,
KIB adalah koalisi antara Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"KIB akan lanjutkan pertemuan di Surabaya. Kami akan merumuskan gagasan arah Indonesia mau dibawa kemana, kami mau bawa Indonesia ini kemana dulu baru capresnya yang cocok siapa," katanya usai menghadiri Rapat Kerja Wilayah II PAN Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 14 Agustus 2022.
Zulhas belum bisa menjawab saat ditanya apakah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masuk dalam rekomendasi usulan capres yang diusung KIB.
"Belum mau bicara soal capres, ngomongin Indonesia 25 tahun yang akan datang mau dibawa kemana dulu," ujarnya.
Baca Juga: Istri Ferry Mursyidan Baldan Mantan Menteri ATR BPN Jadi Tersangka di Polda Metro Jaya, Ini Kasusnya
Menurut dia, ada beberapa hal penting yang harus dirumuskan oleh KIB sebelum memutuskan siapa capres yang akan diusung pada Pemilu 2024.
"Sekarang ini kami lihat geopolitik sedang berubah, kompetisi Amerika-Tiongkok, perang Rusia-Ukraina yang membuat harga energi melambung tinggi. Harga pangan mahal, nanti setelah itu baru kami bacakan," katanya.
Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu usai pertemuan ketua umum ketiga partai itu, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (12/5).
Bersatu yang menjadi nama koalisi itu, merupakan gabungan dari nama logo masing-masing partai, yaitu Beringin (Golkar), Surya atau matahari (PAN), dan Baitullah atau ka'bah (PPP). Koalisi itu secara resmi dibentuk untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024.***
