Network
Yafet pun menyinggung dan menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan platform media sosial.
Lebih lanjut kuasa hukum Dito Mahendra itu pun berharap agar proses kasus ini dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung supaya dapat dilimpahkan ke pengadilan.
Terkait dugaan kasusnya, Nikita Mirzani disangkakan pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 junto Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan atau penistaan (fitnah) dengan tulisan sebagaimana Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Nikita Mirzani terancam hukuman penjara maksimal selama 12 tahun dan denda Rp12 milyar maksimal.
Baca Juga: Termasuk Penyedia Senpi, Empat Pelaku Penembakan Istri Prajurit TNI di Semarang Tertangkap
Pihak Dito Mahendra menganggap tidak adanya komunikasi dari Nikita Mirzani mulai dari pelaporan hingga saat ini baik secara pribadi maupun dari kuasa hukumnya, telah selayaknya Nikita dijemput paksa oleh pihak kepolisian.
Yafet menambahkan bahwa sejak pelaporan dilakukan, ada pihak-pihak melakukan teror melalui telepon, membuntuti bahkan mengawasi keberadaan Nindy Ayunda sehingga membuat ketidaknyamanan.
Disinggung keberadaan Dito Mahendra dan Nindy Ayunda yang tidak kelihatan sejak laporan diturunkan, Yafet menjawab bahwa keduanya ada dan tidak bersembunyi.
“Kita sudah menyampaikan secara komunikatif kepada pihak Polres penyidik Jakarta Selatan dan kita sedang terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar proses pemberkasan dapat dilangsungkan dengan baik,” ujar Yafet.***
