YOGYALINE - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan 1.800 personelnya di Papua terkait rencana penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga terjerat kasus korupsi.
Menurut dia, Polri siap melakukan backup jika diminta.
"Terkait dengan kasus Lukas Enembe. Kami telah menyiapkan 1.800 personel di Papua. Dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta," jelas Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (30/9/2022).
Baca Juga: Ramalan Zodiak Lusa Senin 3 Oktober September 2022, Cinta, Keuangan, Karier
Pada kesempatan yang sama, mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi," tukasnya.
Sebagai informasi, Lukas Enembe diduga terlibat kasus korupsi yang kini masih ditangani KPK.
Kendati begitu, hingga kini Gubernur Papua itu masih belum memenuhi panggilan KPK karena alasan sakit.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” kata Dorince Mahue dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.
Baca Juga: Prediksi Skor Arema FC vs Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 Malam Ini: Pertaruhan Memangkas Jarak
Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, dia melihat kasus Lukas Enembe murni sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik.
"KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.
Dorince meminta Lukas Enembe kooperatif, dan kuasa hukumnya diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.
Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe.
Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.
“Masyarakat di Tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Dorince.
Baca Juga: Putri Candrawathi Resmi Ditahan, Pengacara Langsung Pulang Ambilkan Baju Ganti
Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di Tanah Papua harus tetap aman dan nyaman.***