YOGYALINE - Menghadapi Pemilu 2024 yang dirasa sangat berat tantangannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY melakukan audiensi dengan jajaran Pimpinan Universitas Gajah Mada (UGM).
Tujuan kunjungan ini untuk penjajakan kerja sama kedua belah pihak. Kerja sama dirancang dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Kunjungan KPU DIY yang dipimpin Hamdan Kurniawan, S.IP., M.A diterima Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak dan pimpinan UGM lainnya.
Supriyadi menyatakan sebagai lembaga pengawal pesta demokrasi di Indonesia, KPU pusat dan KPU daerah akan menghadapi beban kerja yang sangat berat menyongsong penyelenggaraan Pemilu serentak di tahun 2024. Pemilu tahun 2024 dinilainya sarat akan variasi dan dinamika yang luar biasa.
“Ini tentu akan menjadi perhatian kami di UGM sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada ilmu pengetahuan, tetapi tidak lepas begitu saja dari dinamika dan fenomena praktik yang terjadi di lapangan," ujarnya di ruang Sidang Pimpinan UGM, Selasa, 19 Juli 2022.
Baca Juga: Anak Muda Demam Citayam Fashion Week, Fenomena Apa ini?
Supriyadi meyakini KPU sangat bertanggung jawab akan tugas-tugas utamanya dan beberapa hal diantaranya relevan dengan apa yang ada di UGM baik dari aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Dengan begitu, tidak hanya pada aspek politis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, sosiologi, psikologi hingga aspek kesehatan serta aspek teknis di dalam pelaksanaan yang melibatkan para peneliti di UGM.
“Semua itu tentu bisa untuk dikerjasamakan karena baik KPU maupun UGM bisa saling support," ucapnya.
Dalam bidang pengabdian pada masyarakat menjadi bagian sangat penting karena UGM biasanya menerjunkan 7.000 – 8.000 mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di daerah.
Proses pengabdian pada masyarakat ini sebagai pilihan wajib bagi mahasiswa yang harus dilakukan selama dua bulan di lapangan.
“Nanti ketika mendekati tahun politik 2024 tentu akan banyak hal yang harus dikoordinasikan sehingga tugas-tugas mahasiswa dalam rangka pengabdian pada masyarakat bisa juga untuk mensupport keberhasilan KPU baik di tingkat nasional maupun regional," terangnya.
Hamdan Kurniawan menyatakan kedatangan KPU DIY ke UGM sebagai upaya menindaklanjuti keinginan dari KPU RI untuk melanjutkan kerja sama. Meskipun sudah ada kerja sama sebelumnya, namun KPU RI berkeinginan melakukannya kembali dengan UGM mengingat tantangan Pemilu di tahun 2024 makin besar.
“Apalagi pimpinan KPU saat ini baru sehingga membutuhkan dukungan dari banyak pihak dan komponen-komponen bangsa. Salah satunya dari kampus UGM," ungkap Hamdan.
Kerja sama ini tentu saja tidak lepas dari konteks Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan kerja sama diharapkan dapat meningkatkan SDM bidang penyuluhan dan pendidikan demokrasi.
“Pemilu 2024 memiliki tantangan yang luar biasa maka dukungan dari kampus sangat diharapkan. Kami ingin melibatkan sebanyak mungkin para pihak, terutama teman-teman mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu," urainya.
Hamdan menuturkan Pemilu tahun 2019 menyisakan peristiwa dengan banyaknya petugas KPPS dan PPS yang sakit dan meninggal dunia.
Hasil penelitian UGM waktu itu, katanya, merekomendasikan untuk memberi batasan usia bagi petugas penyelenggara pemilu.
Waktu itu tantangan pemilu tahun 2019 pada hari pemilihan sangat berat. Banyak petugas pemilu disinyalir memiliki komorbid dan lain-lain.
“Karenanya untuk petugas sebaiknya selain dibatasi usia, semestinya juga mensyaratkan skrining kesehatan terlebih dahulu," ungkapnya.
Hamdan menambahkan Yogyakarta memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar. Potensi mahasiswa yang besar tersebut rata-rata berasal dari perantauan luar Jawa.
Baca Juga: Yogyakarta Prakarsai Lomba Mendongeng Pelajar SD
Dalam konteks Pemilu Pemilihan Presiden pengalaman tahun 2019 sebagian besar mahasiswa yang berasal dari luar Jawa memutuskan tidak pulang kampung dengan berbagai pertimbangan. Mereka menimbang-nimbang soal waktu, biaya dan lain-lain sehingga sebagian besar menggunakan hak pilih di Yogyakarta.
“Mereka berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan lain-lain. Jumlahnya cukup besar dalam catatan kami ada 50-an ribu. Ini luar biasa dan harus kami fasilitasi. Ini menjadi catatan penting bagi kami terkait hak pilih mahasiswa yang dilindungi oleh UU untuk bisa dilaksanakan dengan baik di Pemilu 2024," sebutnya.
Hamdan menandaskan peran kampus, dosen, dan mahasiswa menjadi perhatian agar bisa dikerjasamakan. Sebagaimana KKN Tematik yang pernah dilaksanakan UGM di tahun 2004 dan 2009 yang melibatkan ribuan mahasiswa untuk melakukan pemantauan pemilu.
“Ini tentu sumbangsih yang luar biasa karena semuanya terkait pemilu yang demokratis dan transparan," tandasnya. ***