YOGYALINE - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelorakan pelaksanaan Pemilu 2024 terwujud sebagai Pemilu Damai yang Berbudaya dan Bermartabat. Gubernur DIY sri Sultan HB X juga menekankan ASN untuk menjaga netralitas, karena ASN yang melanggar akan ada konsekuensinya.
Kometmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang Dama, Berbudaya, dan Bermartabat itu tertuang dalam Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 pada Selasa 21 November 2023.
Diketahui DIY menggelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 pada Selasa 21 November 2023 di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Deklarasi itu juga ditandatangani oleh Gubernur DIY, jajaran Forkopimda DIY, Ketua DPRD DIY, Kabinda DIY, Ketua KPU DIY, Ketua Bawaslu DIY, dan 18 pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai bertema ‘Mewujudkan Pemilu Damai dan Berbudaya sebagai Sarana Integrasi Bangsa’ ini dipimpin Ketua KPU DIY dan Ketua Bawaslu DIY.
Deklarasi berisi kesiapan berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.
Selain itu, peserta siap berkampanye secara produktif, mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal. Pun siap bekerja sama untuk tidak melakukan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan berita hoax, provokasi dan ujaran kebencian.
Selain itu juga siap bekerja sama dengan aparat POLRI dan TNI, untuk menjaga situasi Kambtibmas yang kondusif, aman dan damai pada pelaksanaan Pemilu 2024, serta dapat mengendalikan masa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum.
Isi deklarasi yang terakhir, yakni siap menerima apapun hasil Pemilu 2024 dengan terbuka dan lapang dada.
Atas isi deklarasi yang ditandatangani para pihak yang berkepentingan itu, Sri Sultan HB X menekankan agar semua koitmen untuk mematuhinya.
“Harapan saya, (isi deklarasi) itu dipatuhi saja. Pemerintah mematuhi, KPU, Bawaslu, peserta pemilu juga mematuhi. Yang penting masyarakat tetap nyaman, tenang, dan berpikir jernih untuk menentukan pilihan. Mereka datang ke TPS tanpa khawatir. Bisa menggunakan hak untuk menentukan pilihan,” tutur Sri Sultan.
Terkait sanksi bagi pegawai pemerintah yang tidak bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu, Sri Sultan mengungkapkan, hal itu akan ada konsekuensi meskipun itu akan dirumuskan nanti.
“Konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan. Jangan sekarang. Yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama,” kata Sri Sultan.
Tegakkan Nilai-nilai Demokrasi
Secara esensi Pemilu merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa, mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.
“Nilai-nilai demokrasi adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa dengan teratur, sesedikit mungkin unsur paksaan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju,” jelas Sri Sultan.
Sesuai dengan batasan kewenangan dan bidang urusan masing-masing, Sri Sultan mengajak semua pihak untuk memastikan Pemilu Damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tetapi sebagai ikhtiar, untuk menciptakan atmosfer yang kondusif.
Ditegaskan, menjaga kedamaian selama Pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali.
“Mari kita saling bekerja sama, sehingga Pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah kian cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai Bangsa Indonesia,” ujar Sri Sultan.
Usai acara, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyebutkan, Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang digelar ini merupakan kegiatan kolaboratif antara Bawaslu DIY, dengan Kesbangpol, dan Polda DIY. Upaya tersebut pun demi mendorong DIY semakin damai selama Pemilu 2024.
“Ini menjadi concern kita semuanya. Kita tidak bisa menggantungkan Pemilu damai hanya pada penyelenggara pemilu, pada pemerintah daerah. Namun semua pihak harus mengambil peran agar kemudian kita bersama-sama mewujudkan Jogja ini damai pada saat Pemilu tahun 2024,” ucap Najib.***