YOGYALINE - Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T.,M.T menyampaikan pemaparan tentang isu-isu strategis tahun 2023-2026 untuk daerahnya, antara lain: tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal, sumber daya manusia belum kompetitif, belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelayanan infrastruktur wilayah.
Selain itu juga menyangkut belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah, dan Masih tingginya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum.
“Untuk isu strategis, isu-isunya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal, walaupun pada posisi sekarang pertumbuhan ekonomi kita diangka 6,5%, kemudian Sumber Daya Manusia belum kompetitif ini menjadi satu tantangan besar kedepan”, tegas Ni Made di hadapan rombongan Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kulon Progo, DIY pada Selasa 27 Februari 2024.
Baca Juga: Produk Lokal Diutamakan untuk Program Penyaluran BPNT di Kulon Progo
Kunjungan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST,M.I.Pol. Kedatangan anggota DPR RI itu diawali dengan mengunjungi tiga sekolah sekaligus, yaitu SMP N 2 Temon, SMA N 2 Wates dan SMK N 2 Pengasih. Selanjutnya dilakukan dialog dengan jajaran pejabat Pemkab.
Melalui kunjungan Komisi X DPR RI ini Ni Made berharap, dapat memberikan dampak positif bagi Kulon Progo untuk semakin maju dan berkembang.
“Mudah-mudahan kunjungan ini dapat dijadikan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat serta memberikan kemanfaatan dan semangat bagi kami, untuk terus maju dan berkembang,” harap Ni Made.
Dede Yusuf menjelaskan bahwa pada kesempatan kunjungan kali ini Komisi X DPR RI sudah mempersiapkan DAK dan DAU untuk Kabupaten Kulon Progo.
“Saya harus menyampaikan, dukungan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY untuk tahun anggaran 2024”.
“DAK Fisik dan Non Fisik Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 3.000.764.000 dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, untuk program kegiatannya sebesar Rp. 4.282.000.000”, ungkap Dede.
Kurikulum Merdeka Perlu Perbaikan
Sebelumnya, saat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah, Dede Yusuf melakukan diskusi mengenai Kurikulum Merdeka dengan Dra.Vipti Retna Nugraheni,M.Ed selaku Kepala Sekolah. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan untuk ke depannya Kurikulum Merdeka masih perlu adanya perbaikan.
“Menurut saya kurikulum merdeka ini baiknya dilanjutkan, tapi perlu adanya perbaikan di beberapa kelemahan-kelemahan yang ada. Misalnya pelatihan-pelatihan untuk Guru, yang bukan Guru Penggerak itu perlu diperhatikan”.
“Kita kan mandiri ya, otomatis guru-gurunya tidak dilatih secara khusus. Belajar mandiri dari workshop yang kita adakan sendiri agar dapat mengikuti perkembangan guru-guru lainnya”, jelas Vipti.
Struktur kurikulum di Kurikulum Merdeka didasari tiga hal, yaitu: berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Dede yusuf menyampaikan bahwa mengenai ruang lingkup kurikulum merdeka, sebenarnya sudah tertuang di Dasa Dharma.
“Di Dasa Dharma ada semua itu, tinggal di kuatkan saja, disitu sudah ada keberkelanjutan, kewirausahaan, kemandirian,” kata Dede.***