YOGYALINE -Provinsi DIY tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa menggugah reaksi Pemerintah Daerah DIY. Inilah langkah pengentasan kemiskinan yang segera dijalankan, dengan menetapkan kriteria, sasaran prioritas, hingga program rintisannya.
Diketahui, cupen, irit, dan narimo (minimalis, hemat dan menerima apa adanya) merupakan karakter yang melekat bagi masyarakat DI Yogyakarta (DIY). Karakter irit dan sejenisnya kerap multitafsir tergantung perspektif yang dikedepankan.
Terkait karakter masyarakat DIY, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa DIY tercatat sebagai provinsi termiskin di Pualau Jawa berdasarkan data per September 2022 lalu.
Disebutkan BPS, angka kemiskinan di DIY sebeasar 11,49 persen, atau di atas rata-rata nasional di angka 9,57 persen.
Data BPS pada September 2022 menyebutkan rata-rata rumah tangga miskin di Yogyakarta memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan rumah tangga yaitu Rp 2.315.636 per rumah tangga per tahun.
Minimnya pengeluaran per kapita maupun per rumah tangga menjadi parameter, yang kemudian ditanggapi dalam berbagai perspektif. Meski tercatat DIY sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa, namun masyarakatnya disebut paling bahagia, sesuatu yang tidak linier dengan realitas.
Merespon catatan BPS itu, Pemeirntah Provinsi DIY langsung tancap gas dengan berbagai rencana program menangani kemiskinan.
Gubernur DIY Sri Sulta Hamengku Buwono X menyatakan siap bersinergi dengan berbagai stake holders untuk melakukan panajaman program pengentasan kemiskinan, baik dengan kalangan akademisi, DPRD, dan OPD terkait.
Dalam penyataannya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu 25 Januari 2023, Sri Sultan HB X mengatakan, solusi terkait upaya pengentasan kemiskinan di DIY tidaklah mudah dan perlu benar-benar fokus untuk melihat permasalahan kemiskinan ini dari parameter milik BPS.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok Aquarius: Jumat 27 Januari 2023 Situasi Bisnis Menuntunmu Ambil Keputusan Besar
Langkah yang ditawarkan Sri Sultan yaitu dengan mulai mengklasifikan tingkatan kemiskinan masyarakat DIY, agar bisa menentukan solusi bantuan yang bisa digelontorkan.
Misalnya, masyarakat dengan usia 60 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar dan tidak memiliki fasilitas apapun, menurut Sri Sultan dapat dibantu dengan penyaluran bantuan sosial seumur hidup.
“Misalnya kita bagi dalam 5 kualifikasi. Satu, perkiraan saya ekstrem itu kira-kira bisa 3% sampai 5% dari 400.000 (masyarakat miskin DIY)”.
“Itu kira-kira yang nomor satu termiskin yang nggak punya fasilitas apapun,” terang Sri Sultan HB X.
“Kriteria nomor dua, mungkin warga miskin yang perlu bantuan sosial seumur hidup”.
“Sementara nomor 3, 4, 5 dibantu tapi bisa ada pendampingan karena mereka kalau didampingi bisa cover. Nah itu yang kita lakukan,” kata Sri Sultan.
Diyakini indikator penghitungan angka kemiskinan dari BPS diketahui menggunakan pengeluaran per kapita. Indikator tersebut tetap membuat angka kemiskinan di DIY tetap tinggi.
Apabila rencana pemberian bantuan sosial seumur hidup kepada kualifikasi satu yang diperkirakan mencapai 3-4 persen dapat terealisasikan, maka persentase kemiskinan DIY yang mencapai 11,49 persen berdasarkan survei BPS ini dapat turun menjadi 9 atau 8 persen.
Pendampingan yang diberikan kepada kualifikasi 3, 4, dan 5 sendiri, akan dilakukan Sri Sultan dengan menggandeng para akademisi.
“Kalau yang 3, 4, 5 ya memang kita dampingi. Makanya saya mencoba dengan ke kelurahan ini. Saya sudah bicara sama UNY sama UGM, bisa nggak KKN ini jadi pendamping untuk orang miskin maupun penganggur di desa itu,” jelas Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan, Tanah Kas Desa (TKD) pun dapat dimanfaatkan.
Apabila tidak sanggup untuk menyewa tanah tersebut, Dana Keistimewaan dapat dimanfaatkan untuk menyewa TKD ini.
Baca Juga: Jadwal Film Terbaru di Bioskop, Sinopsis Operation Fortune: Ruse De Guerre, Kisah Agen Mata–mata
“Jadi dengan begitu dia bisa punya pendapatan yang tetap setiap bulan. Mbuh arep pilihan ne petani, nggo arep lele nggo opo, tapi menggunakan tanah desa disewa oleh mereka lewat Dana Keistimewaan yang akan kita bagikan per desa satu miliar itu,” tutur Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan, rencana tersebut telah disampaikan kepada jajaran DPRD DIY dan OPD terkait.
“Itu coba saya dialogkan sama teman-teman di eksekutif. Saya juga sudah bicara sama pimpinan di DPRD mau nggak DPRD membantu, setuju ndak dengan sosial seperti itu. Yang pertama kita coba di Gunungkidul sama Kulon Progo dulu gitu,” ungkap Sri Sultan.
Namun yang perlu digarisbawahi, apabila masih memakai indikator dari BPS, kondisi kemiskinan di DIY tidak akan berubah.
Karena masyarakat DIY lebih mengutamakan berinvestasi pada aset. Sementara survei BPS tidak menghitung aset milik masyarakat.***