Network
YOGYALINE - Lontaran Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang anggaran pensiunan PNS yang membenani negara, menyulut diskusi publik, menuai pro-kontra.
Dalam kondisi keuangan negara yang terbebani tadi, Sri Mulyani menggagas skema baru dalam proyeksi pembayaran pensiunan PNS.
Menterjemahkan skema baru yang dilontarkan Sri Mulyani iu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan dengan rinci.
Pemerintah Pusat, menurutnya, sedang mengkaji perubahan skema pembayaran pensiunan PNS, yang semula berdasarkan sistem pay as you go menjadi sistem fully funded.
Disebutkan, perubahan skema pembayaran pensiunan PNS didasarkan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ingin ada pembagian besaran dana, mulai dari pusat hingga daerah.
Baca Juga: Diminta Ferdy Sambo Patuhi Skenario, Para Ajudan : Siap Komandan
Dalam arti lain, seorang PNS yang berjasa bagi pemerintah pusat akan tetap mendapat pembayaran pensiunan dari pusat.
Kemudian, ini juga berlaku untuk PNS yang berjasa bagi pemerintah daerah, yang harus mendapat pembayaran pensiunan dari daerah.
"Di dalam akuntansi, siapa yang memanfaatkan jasa seseorang, dia yang seharusnya menanggung (pembayaran) imbalannya," ujar Isa menerangkan.
"Jadi pemerintah pusat menanggung imbalan bagi PNS di pemerintah pusat dan pemda seharusnya membayar imbalan bagi PNS pemda, baik imbalan jangka pendek maupun panjang," ujarnya menambahkan.
Dengan skema baru nanti, pembayaran pensiunan PNS akan tetap dibayarkan, meski tentu dengan penyesuaian.
"Yang jelas pembayaran pensiun hari ini dan masa mendatang pasti tetap akan dibayarkan," ujarnya menegaskan.
Sementara itu, besaran pembayaran pensiunan PNS sampai akhir tahun ini, diperkirakan mencapai Rp119 trilun
"Tahun 2022 ini diperkirakan pemerintah akan membiayai senilai Rp119 triliun," ujar Isa memungkaskan.***
