Network
"Penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur Mandiri, harus dilakukan dengan mengacu pada tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ia menuturkan, biaya pendidikan melalui jalur Mandiri dimungkinkan berbeda dari jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya tersebut harus jelas, serta transparan untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan.
"Tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan para pimpinan PTN," katanya.
Adapun adanya sumbangan lain di luar tanggungan UKT dalam seleksi Mandiri, katanya, ditujukan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi.
Panut kemudian menyebutkan beberapa rekomendasi terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila tersebut.
Ia mengatakan, FRI mendorong para pimpinan PTN untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sistem seleksi Mandiri untuk menjamin rasa keadilan, akuntabilitas, dan transparansi serta menghindarkan diri dari praktik-praktik koruptif.
"FRI mengajak pimpinan PTN untuk menjaga marwah perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menjunjung tinggi etika dan integritas moral yang baik," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman menilai, potensi suap penerimaan mahasiswa baru PTN dalam jalur mandiri selalu terjadi. Oleh sebab itu, sebaiknya jalur mandiri tersebut dihilangkan.
Baca Juga: Jadwal ANBK 2022 atau Dulu Disebut UNBK untuk Jenjang SMP, SMA, SMK Serta Paket B dan C
