Network
Mewujudkan kampanye yang berbudaya adalah dengan mengendalikan tim sukses dan massa partai, agar menghindari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujaran kebencian, berita bohong, politik identitas dan politik uang, ataupun pencemaran nama baik.
“Kalau pola ini diikuti, niscaya gejolak sosial yang mewarnai proses Pemilu di DIY dapat diminimalisir. Karena itu saya berharap, jika ada potensi pelanggaran, sengketa, dan perselisihan hasil Pemilu, sebelum menjadi tak terkendali, hendaknya KPU atau BAWASLU Daerah tidak segan-segan meminta bantuan PEMDA yang memiliki jaringan sampai ke pelosok desa,” ungkap Sri Sultan.
Baca Juga: Ketua IPW Menduga Pembuat Skema Kekaisaran Ferdy Sambo Orang Dalam, Siapa Mereka?
Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, Sri Sultan menegaskan, Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, termasuk stakeholder terkait siap mendukung dan bersinergi dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.
Sri Sultan pun mengajak semua pihak untuk turut menyerukan kata damai untuk kampanye pemilu.
“Kesepakatan seperti ini diperlukan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan atau konflik saat kampanye. Bagaimanapun, lebih dari sekadar olah-politik, Pemilu adalah juga olah-budaya untuk meningkatkan mutu budaya-demokrasi, agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya-rakyat,” jelas Sri Sultan.
Sementara itu, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengungkapkan, nota kesepakatan ini merupakan sebuah ikhtiar untuk membangun sinergitas pemangku kepentingan Pemilu di wilayah DIY.
Hal ini tentu bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilu dan juga Pilkada, mengingat tantangan penyelenggaraan ke depan yang semakin besar dan semakin kompleks. ***
