Network
YOGYALINE - Kabupaten Gunung Kidul dikenal sebagai lumbung ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Inilah cerita Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang adanya istilah sapi makan sapi di Kabupaten Gunung Kidul.
Sapi makan sapi, merupakan kondisi yang lazim diterapkan warga di daerah tersebut agar mampu menjaga perekonomian keluarga. Meski selama ini telah menjadi kelaziman warga, namun bukanlah kondisi ideal sehingga perlu pemecahan masalah yang tepat.
Problem tersebut tidak lepas dari kondisi alam dan kondisi sosial warga masyarakat di sana yang mayorita sebagai petani, sekaligus peternak.
Baca Juga: Kerusakan Ruas Jalan Godean Yogyakarta Kian Parah dan Bergelombang, Cek Cara Irit Penambalan Jalan
Kisah Sri Sultan HB X itu pun disampaikan GKR Mangkubumi, putri sulung Sri Sultan HB X di Dusun Ngrejek Wetan, Desa Gombang, Ponjong, Gunungkidul, saat peluncuran Program Pengembangan Ekosistem Green Economy (Ekonomi Hijau) di daerah itu pada 19 Maret 2023.
Program ini diselenggarakan oleh PT PLN, PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), PT Energy Management Indonesia (EMI), Pemda DIY dan Kraton Kasultanan Yogyakarta.
Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai lumbung ternak di DIY. Selain dari ternak, masyarakatnya hidup dari pertanian. Warga umumnya menanam padi, ubi, jagung dll, sementara peternakan di rumah umumnya memelihara sapi atau kambing. Begitulah masyarakat Gunung Kidul menjalani aktivitasnya sehari-hari.
Namun permasalahan klasik muncul ketika musim kemarau datang. Ternak terancam kelaparan karena tidak ada tumbuhan hijau untuk pakan ternak di rumah.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada musim kemarau di Gunung Kidul ini banyak terjadi peristiwa sapi 'makan' sapi.
Artinya, jika biasanya seorang warga di Gunungkidul memiliki tiga ekor sapi, maka pada musim kemarau masyarakat tidak dapat mempertahankan itu. Karena kelangkaan pakan ternak, maka satu dari tiga sapi itu akan dijual.
“Hasil penjualan sapi itu, akan dibelikan pakan ternak yang berasal dari daerah lain. Dibutuhkan kurang lebih Rp 250.000 per bulan untuk membeli pakan ternak dari daerah lain. Akhirnya ya, sapi makan sapi yang terjadi,“ tutur GKR Mangkubumi.
Dengan kenyataan seperti itu, Kraton Yogyakarta menyambut hangat ketika DIY terpilih menjadi pilot project program Pengembangan Ekosistem Green Economy untuk Mendukung Net Zero Emission (NZE) Berbasis Keterlibatan Masyarakat di DIY dalam konteks Sustaninable Development Goals (SDG) – pembangunan berkelanjutan.
Ditegaskan GKR Mangkubumi, Kraton Yogyakarta memegang kuat filosofi Memayu Hayuning Bawana untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat.
Maka, pilot project yang merupakan Kerja sama antara PT PLN Energi Primer Indonesia, Pemerintah DIY dan Kraton Kasultanan Yogyakarta ini menyediakan tanah Sultan Ground untuk dapat ditanami pohon-pohon yang mendukung semua kepentingan.
Lingkungan terjaga, masyarakat mengambil manfaat dari daun-daun dari pohon yang ditanam dan PLN dapat menggunakan ranting-rantingnya untuk Co-Firing bagi PLTUnya.
Acara peluncuran program juga dihadiri Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo, Dirut PT PLN EPI Iwan Agung Firstantara, Direktur Biomassa PT PLN EPI Antonius Aris Sudjatmiko, Dirut PT EMI Surya Fitriadi, GKR Mangkubumi, GKR Condrokirono.
Juga RM Gustilantika Marrel Suryokusumo, Taprof Bid. Ideologi Lemhannas RI AM Putut Prabantoro yang juga Ketua Pengkajian Kerjasama Lemhannas – PT PLN EPI dan Taprof Bid. Ekonomi Lemhannas RI dan Caturida Meiwanto Doktoralina yang mewakili Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI.
Keraton Yogyakarta juga disebutkan ingin selalu menunjukkan dan membuktikan komitmennya kepada NKRI, yakni menjaga lingkungan dan sekaligus menyejahterakan masyarakat.
Komitmen dimaksud adalah menyejahterakan masyarakat tanpa harus merusak lingkungan alam sekitar.
Hal itu juga sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, jangan sampai merusak atau menghancurkan sumber kehidupannya. ***/bambang sugiharto
