Network
Harapan kedepannya terkait kolaborasi dengan tim dokter dari IDI ini, untuk memastikan apakah Lukas Enembe benar dalam kondisi sakit atau tidak.
"KPK pun tidak segan untuk mengenakan Pasal 221 KUHP ataupun Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menhalang-halangi suatu proses hukum (obstruction of justice), " ujar Ali Fikri.
Selain memastikan kebenaran informasi terkait kesehatan Lukas, kolaborasi dengan tim IDI ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi penyakit yang diderita Lukas yaitu parah atau tidak, sehingga perlu pengobatan ke luar negeri.
"Apakah benar yang bersangkutan sakit. Dan, apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri. Nggak ada dokter di Indonesia misalnya yang mampu untuk mengobati sakit yang bersangkutan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ***
