Network
YOGYALINE - Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendorong penerapan Academic Health System (AHS). Penerapan AHS ini akan semakin ditingkatkan karena berperan penting mendorong output tenaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan RI menyebutkan masih ada disparitas pemenuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia sehingga Indonesia masih kekurangan sekitar 30.000 dokter spesialis.
Angka tersebut muncul karena target rasio 0,28: 1.000 sehingga ada disparitas pemenuhan dokter spesialis yang tinggi.
Untuk mengatasi hal itu, UGM Yogyakarta mendorong penerapan Academic Health System (AHS). Penerapan AHS ini akan semakin ditingkatkan karena berperan penting mendorong output tenaga kesehatan.
Dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk memenuhi jumlah dokter spesialis tersebut dengan asumsi jumlah penyelenggara prodi dokter spesialis sebanyak 21 dari 92 fakultas kedokteran dengan menghasilkan lulusan spesialis sekitar 2.700 tiap tahun.
Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM, Gandes Retno Rahayu menyatakan selain kekurangan jumlah dokter spesialis, persebarannya pun belum merata.
Sebab diketahui saat ini 59 persen dokter spesialis masih berada di Pulau Jawa, sementara di Indonesia timur jumlah dokter spesialis terbatas.
Dalam pengamatan Retno, sulitnya seleksi dan proses Program Pendidikan Dokter Spesialis menjadi salah satu penghambat bagi dokter yang ingin meneruskan pendidikannya.
“Negara harus bisa melihat pentingnya dokter spesialis saat ini bagi masyarakat. Sama halnya dengan produksi tenaga militer, perlu ada penanganan berbeda dibandingkan pendidikan lain karena ini terkait langsung dengan keselamatan masyarakat dan bangsa,” tuturnya.
Ketua Pokjanas AHS, Ratna Sitompul mengatakan, AHS merupakan model yang tepat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dokter spesialis.
“Di konsep ini, fakultas kedokteran yang terjalin dalam AHS dapat membantu fakultas kedokteran lain yang belum memiliki spesialisasi tertentu karena berbagai keterbatasan. Dengan begitu, kami harap produksi tenaga kerja, khususnya dokter spesialis ini dapat meningkat,” katanya.
Konsep ini terinspirasi Health Education of England (HEE), dimana untuk melakukan suatu produksi.
Pertama yang harus diyakinkan adalah jumlah tenaga kerja harus tepat jumlahnya, tepat keterampilannya, dan memberikan pelayanan yang baik, serta mampu beradaptasi dengan teknologi.
Rektor UGM Ova Emilia mengatakan publik berharap RUU Kesehatan bisa mengatasi permasalahan pelayanan dan pemerataan kesehatan, serta menjamin setiap warga negara memperoleh akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tanpa pengecualian.
Rektor UGM berharap hadirnya RUU Kesehatan mampu memberikan solusi di bidang kesehatan dengan minimal menimbulkan masalah yang baru.
Karena pembahasan RUU ini tidak dari nol dan RUU ini sebuah cita-cita luhur yang harus didukung dengan fondasi pemikiran yang kokoh dan meminimalkan risiko tanggung jawab di masa depan.
Hadirnya RUU Kesehatan setidaknya merampingkan 13 UU yang dianggap tidak efisien dan saling tumpang tindih atau kontradiktif.
Selain itu, ada prinsip yang perlu diangkat sebagai konektivitas dalam menyelesaikan masalah dasar termasuk masalah di bidang kesehatan.
“Kita tahu semuanya, sektor kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Hal itu dapat berkaca pada saat kita menangani pandemi yang lalu," katanya. ***/adi prabowo
