Network
YOGYALINE – Pemilu sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi wacana politik yang hangat dalam dua hari terakhir. Apalagi wacana ini semakin kencang setelah ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu, 28 Mei 2023 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai.
Berbagai tanggapan pun mengemuka dengan beragam dalil mengenai keberatan pemberlakuan kembali pada sistem pemilu proporsional tertutup, yakni pemilih akan mencoblos gambar partai—tidak langsung pada gambar caleg seperti sebelumnya.
Menanggapi isu tersebut, politisi muda Jogja Raden Stevanus C. Handoko S.Kom., MM dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY angkat bicara soal isu perubahan sistem pemilu 2024 yang akan memakai sistem proporsional tertutup itu.
Baca Juga: Kontroversi PN Jakpus Menunda Pemilu 2024: Politisi di Yogyakarta Dukung KPU Naik Banding
“Untuk kesekian kali saya menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Perubahan ini akan sangat mengganggu proses pesta demokrasi Indonesia yang akan diselenggarakan sebentar lagi,” ujar Stevanus Handoko, Senin, 29 Mei 2023.
Anggota DPRD DIY dari PSI ini mempertanyakan ada apa sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai dan DCS (daftar caleg sementara) baru saja diserahkan kepada KPU?
Menurutnya pergantian sistem pemilu di tengah proses persiapan pemilu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, berpotensi ketidak-stabilan dalam politik di daerah bahkan nasional.
“Penyusunan DCS di masing-masing Partai, saya berkeyakinan masih dalam nuansa dan semangat pemilu akan dilakukan secara terbuka".
